KHILAFAH DALAM ISLAM

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Allhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur pennulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan MAKALAH. Tugas makalah ini dibuat sebgai salah satu media pembelajaran, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat, dengan tujuan melatih dan menambah wawasan penulis. 

Menyadari akan kekurangan pengetahuan, pengalaman serta keterbatasan penulis, tugas makalah ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa akan datang. Penulis berharap semoga tugas MAKALAH ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis memohon dan berdo’a semoga semua keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang sebesar-besarnya.

Amin............

i

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..........................................................................................                i

Daftar Isi .....................................................................................................                ii

BAB 1 PENDAHULUAN ..........................................................................               1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................                1

1.2 Tujuan .....................................................................................................               1

BAB II Pengertian, Dasar dan Tujuan .....................................................               2

1.1 Pengertian Khilafah ................................................................................               2

1.2 Dsar-dasar Khilafah ................................................................................               2

1.3 Tujuan Khilafah ......................................................................................               3

1.4 Kewajiban adanya Khilafah ...................................................................               4

1.5 Dalil tentang Khilafah ............................................................................               5

1.6 Empat Pilar Negara Khilafah .................................................................                6

BAB III KESIMPULAN ...........................................................................             10

3.1 Kesimpulan .............................................................................................             10

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1              Latar belakang

Sistem pemerintahan islam adalah sebuah sistem yang berbeda dengan sisitem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang berlaku.

Sistem pemerintahan islam tidak mengenal sistem waris. Namun pemerintahan akan di pegang oleh orang yang bai’at oleh umat denagn kebebasan memilih. Didalam sistem pemerintahan islam ada namanya Khalifah atau sebagai pemimpin, khalifah tersebutlah yang menagtur pemerintahan.

Kewajiban Khilafah adalah perkara yang jelas dalilnya berdasarkan Al Qur’an , as Sunnah, dan ijmak Sahabat. Meskipun demikian masih ada yang menyatakan bahwa Khilafah tidak memiliki pijakan nash. Berikut ini tulisan tentang hal itu yang diambil dari kitab ajhizatu ad Daulah al Khilafah (Struktur Negara Khilafah ).

Pertama, bahwa sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan semesta alam adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem khilafah ini, Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan kitabullah dan sunah rasul-Nya untuk memerintah (memutuskan perkara) sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

1.2              Tujuan

Adapun tujuan makalah yaitu :

-          Mengetahui pengertian khilafah

-          Mengetahhui pentingnya khalifah

-          Mengetahui pentingnya khalifah dalam sistem khilafah tersebut

BAB II

2.1              Pengertian Khilafah

        Khilafah disebut juga imamah yang artinya kepemimpinan. Secara istilah khilafah adalah sistem pemerintahan yang pelaksanaanya diatur berdasarkan syari’at islam. Jadi khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at islam dan mengemban dakwah islam ke segenap penjuru islam. Khilafah bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah satu dengan mengorbankan wilayah lain Khilafah memperluas kekuasaanya sebagai bagian dari kebijakan laur negerinya, yaitu menyebarkan risalah islam.

        Dalam sistem khilafah, wanita tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua. Islam memberikan hak bagi wanita untuk memiliki kakayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan dimasyarakat. Islam menetapkan aturan berpakaian yang khas bagi wanita yaitu khimar dan jilbab, dalam rangka membentuk masyarakat yang produktif serta bebas dari pola hubungan yang negatif dan merusak, seperti yang terjadi di barat. Khilafah yang akan datang akan melahirkan era baru yang penuh kedamaian,stabilitas dan kemakmuran bagi dunia islam, mengakhiri tahun-tahun penindasan oleh para tiran paling kejam yang pernah ada dalam sejarah.  Masa-masa kolonalisme dan eksploitasi dunia islam pada akhirnya akan berakhir, dan khilafah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk melindungi kepentingan islam dan kaum muslimin, sekaligus menjadi alternatif pilihan rakyat terhadap sistem Kapitalisme.

            Dalam sistem Khilafah ada namanya Khalifah yaitu kepala negara dalam sistem pemerintahan ini. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum muslimin, yang secara ikhlas memebrikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorangtidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau diktator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya bisa dilihat pada para raja dan diktator dunia islam saat ini, yang menahan dan menyiksa kaum muslimin, serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.

        Kontrak bai’at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat islam. Setiap undang-undang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari hukum islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu ijtihad. Apabila khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem negara Khalifah, yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memberikan impeachment kepada Khalifah dan menggantikannya.

2.2        Dasar-dasar Khilafah

-          Tauhid atau mengesakan Allah SWT

Tauhid dalam bahasa artinya menjadikan sesuatu yang esa. Yang dimaksud disini adalah mempercayai Allah SWT itu esa. Sedangkan secara istilah ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari hukum termasuk hukum mempercayai Allah SWT itu esa.

-          Persamaan derajat manusia

Dalam sistem pemerintahan dilarang membeda-bedakan antara yang lemah dengan yang kuat ataupun yang kaya dan si miskin. Dalam sistem pemerintahan islam yang bisa membedakan itu ialah pandai atau tidak pandainya seseorang.

-          Keadilan bagi seluruh umat

2.3        Tujuan Khilafah

a.       Tujuan umum

Tujuan umumnya adalah memujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan tidak membeda-bedakan antara yang kuat dengan yang lemah.

b.      Tujuan khusus

·         Memelihara keamanan Negara dan Agama

·         Mewujudkan dasar pemerintahan yang adil dalam kehidupan umat islam

·         Melanjutkan kepemimpinan agama islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

2.4       Kewajiban adanya Khilafah

Kewajiban adanya Khilafah telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab. Tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam masalah ini, kecuali dari segelintir ulama yang tidak teranggap perkataannya (laa yu’taddu bihi).

Disebutkan dalam kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah Juz 6 hlm. 164 :

أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ ، يقيم فيهم أحكام اللّه ، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه

(“Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.” )

Syaikh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizbut Tahrir) menyebutkan,”Mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini – sebagaimana kewajiban manapun yang difardhukan Allah atas kaum muslimin- adalah perkara yang pasti, tak ada pilihan di dalamnya dan tak ada toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besar maksiat, yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya.”

Kewajiban Khilafah ini bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir, tapi pendapat seluruh ulama. Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwa, “Telah sepakat semua Ahlus Sunnah, semua Murji`ah, semua Syiah, dan semua Khawarij akan wajibnya Imamah [Khilafah].Khusus dalam lingkup empat mazhab Ahlus Sunnah, Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menyebutkan,”Para imam mazhab yang empat [Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad]rahimahumullah, telah sepakat bahwa Imamah [Khilafah] itu fardhu, dan bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari orang zalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia, tidak boleh mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan.”

2.5  Dalil yang tegas tentang kewajiban Khilafah

Kewajiban Khilafah adalah perkara yang jelas dalilnya berdasarkan Al Qur’an ,   as Sunnah, dan ijmak Sahabat. Meskipun demikian masih ada yang menyatakan bahwa Khilafah tidak memiliki pijakan nash. Berikut ini tulisan tentang hal itu yang diambil dari kitab ajhizatu ad Daulah al Khilafah (Struktur Negara Khilafah ). Kitab ini dikeluarkan dan diadopsi oleh Hizb at-Tahrir.

Pertama, bahwa sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan semesta alam adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem khilafah ini, Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan kitabullah dan sunah rasul-Nya untuk memerintah (memutuskan perkara) sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dalil-dalilnya banyak, diambil dari al-kitab, as-sunah dan ijmak sahabat.

      Dalil dari al-kitab, bahwa Allah Swt telah berfirman menyeru Rasul saw :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ                      

(Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.) (QS. al-Maidah [5]: 48)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.(QS. al-Maidah [5]: 49).

2.6       Empat Pilar Negara Khilafah

Khilafah mempunyai empat pilar (qaidah) yang mutlak wajib ada demi keberadaan dan kelangsungan keberadaan Khilafah. Jika salah satu pilar ini tidak ada, berarti Khilafah tidak ada atau telah berubah menjadi bentuk negara atau sistem pemerintahan lain yang tidak Islami. Kedudukan empat pilar ini seperti halnya rukun-rukun shalat, yang jika salah satu rukun itu tidak ada, maka shalatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT.

Keempat pilar Khilafah ini adalah sebagai berikut :

-          Kedaulatan berada di tangan syari’ah, bukan di tangan rakyat

kedaulatan adalah ditangan syariah (as siyadah li as syar’i), dengan kata lain ialah bahwa yang berhak mengatur manusia hanyalah Syariah Islam, bukan hukum yang lain. Sebab definisi kedaulatan (as siyadah, sovereignty) adalah otoritas tertinggi yang bersifat mutlak yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur perbuatan manusia dan benda-benda yang digunakan manusia.

Tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan seluruh umat Islam, bahwa kedaulatan di tangan syariah, sebab kedaulatan di tangan syariah itu artinya adalah hanya Allah SWT saja yang berhak menetapkan hukum bagi manusia.

Jika pilar pertama tentang kedaulatan ini hilang, yakni kedaulatan berubah menjadi di tangan rakyat, berarti Khilafah itu dengan sendirinya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengatur hidup manusia adalah manusia itu sendiri, bukan Allah SWT. Inilah perbedaan paling mendasar antara sistem Khilafah dan sistem demokrasi. Dalam Khilafah, kedaulatan di tangan syariah. Sedang dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Jelas demokrasi adalah paham kufur yang sangat bertentangan dengan Islam.

-          Pilar kedua, menetapkan kekuasaan ada di tangan umat (as sulthan li al ummah).

Kekuasaan (as sulthan) didefinisikan sebagai otoritas untuk menerapkan hukum-hukum dan perundang-undangan. Pilar kekuasaan ada di tangan umat (as sulthan li al ummah) ini mengandung arti bahwa umatlah yang berhak memilih pemimpin yang dikehendakinya untuk menjalankan kekuasaan. Hal ini dapat dipahami dari hadis-hadis tentang baiat, bahwa seseorang tak menjadi pemimpin (khalifah), kecuali dibaiat (dipilih) oleh umat. Juga dapat dipahami dari hadis tentang pengangkatan pemimpin (ta`miir), yakni bahwa dalam perjalanan oleh tiga orang, harus diangkat pemimpin (amir) oleh pihak yang dipimpin (yakni umat). Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam itu ada di tangan umat (as sulthan li al ummah).

Jika pilar tentang kekuasaan ini hilang, yaitu kekuasaan tak lagi di tangan umat, misalnya berubah menjadi di tangan keluarga atau suku tertentu, berarti Khilafah itu sudah hancur dan berubah menjadi sistem monarki (kerajaan). Contoh sistem monarki adalah Kerajaan Saudi Arabia yang kekuasaannya berada di tangan keluarga Ibnu Saud secara eksklusif. Inilah perbedaan mendasar Khilafah dengan sistem monarki. Dalam Khilafah, kekuasaan di tangan umat. Sedang dalam sistem monarki, kekuasaan secara eksklusif dimiliki oleh keluarga tertentu.

-          Pilar ketiga Khilafah, menetapkan bahwa mengangkat satu orang khalifah adalah wajib atas seluruh kaum Muslimin.

Pilar ini mempunyai dua dimensi pengertian. Pertama, khalifah yang diangkat wajib satu orang saja, tidak boleh lebih. Kedua, mengangkat khalifah itu sendiri adalah wajib hukumnya, bukan sunnah, mubah, dan sebagainya.

Jika pilar ini hilang dalam negara Khilafah, misalnya khalifah yang diangkat ada dua orang, maka otomatis Khilafah telah hancur dan berubah menjadi sistem lain. Sebab Syariah Islam telah mengharamkan membaiat dua orang khalifah pada waktu yang sama, sesuai sabda Nabi SAW,”Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim).

Jadi pilar ketiga ini memastikan persatuan umat di bawah satu kepemimpinan. Maka dari itu, jelas kelitu sekali kondisi umat Islam yang terpecah belah dipimpin oleh banyak pemimpin sebagaimana dalam sistem negara-bangsa (nation state) sekarang ini. Demikian pula juga suatu kekeliruan jika mengangkat khalifah tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, atau malah dianggap perbuatan criminal.

-          Pilar keempat, menegaskan bahwa Khalifah mempunyai hak khusus dalam melegislasikan hukum syara’ menjadi undang-undang yang berlaku umum dan bersifat mengikat.

Hal ini didasarkan pada Ijma’ Shahabat yang melahirkan kaidah syar’iyah yang termasyhur,”Amrul Imam yarfa’ul khilaf.” (Perintah Imam [khalifah] menghilangkan perbedaan pendapat. Juga kaidah syar’iyah lain yang tak kalah masyhur,”Lil Imam an yuhditsa minal aqdhiyati bi qadri maa yahdutsu min musykilat.” (Imam [khalifah] berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi).

Jika pilar keempat ini tidak ada, misalnya hak legislasi diserahkan kepada lembaga legislatif, bukan menjadi hak khusus khalifah, maka Khilafah hakikatnya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi yang menetapkan hak legislasi ada di tangan lembaga legislatif.

                   

BAB III

KESIMPULAN

3.1     Kesimpulan

       Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin diselurh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at islam dan mengemban dakwah islam segenap penjuru islam. Tujuan Khilafah yaitu salah satunya memelihara keamanan negara dan agama.

       Khalifah yaitu kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin. Kalifah tidak ditunjuk oleh Allah, tetapi dipilih oleh kaum muslim, dan memperoleh kekuasaannya melalui akad bai’at.

             

DAFTAR PUSTAKA

Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah (fi al-Hukm wa al-Idârah), (Beirut: Darul Ummah), Cetakan I, 2005.

Al-Khalidi, Dr. Mahmud, Qawâid Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, (Beirut: Maktabah al-Muhtasib), Cetakan II, 1983.

ii